Baleg DPR dan Pemerintah Sepakati DIM RUU Kekarantinaan Kesehatan

26-09-2016 / BADAN LEGISLASI

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Kementerian Kesehatan menyepakati Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan. Sebanyak 519 DIM RUU Kekarantinaan Kesehatan yang disepakati antara DPR dan pemerintah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/09/2016).

 

Wakil Ketua Baleg Firman Soebangyo menjelaskan, 519 DIM RUU Kekarantinaan Kesehatan dikelompokkan sebagai berikut, 355 DIM yang bersifat tetap, penyempurnaan substansi 86 DIM, perubahan redaksional 66 DIM, penambahan substansi baru 30 DIM, dan 4 DIM yang akan dihapus.

 

“ Dari jumlah DIM yang ada, kita bersepakat bahwa DIM yang bersifat tetap akan disetujui pada rapat ini, karena ada kesamaan pandangan. Sementara untuk DIM yang mengalami penyempurnaan substansi, perubahan redaksional maupun DIM yang akan dihapus akan dilakukan pembahasan secara mendalam di tingkat Panja,” ungkap politisi dari Fraksi Golkar itu.

 

Sementara itu, Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek mengatakan banyak kesamaan pandangan antara pemerintah dan DPR terkait dengan pembahasan DIM RUU usulan pemerintah tersebut, sehingga diharapkan RUU ini segera disahkan untuk meningkatkan ketahanan nasional dari ancaman penyakit.

 

Baleg akan membentuk Panja RUU Kekarantinaan Kesehatan yang diketuai oleh Wakil Ketua Baleg Dossy Iskandar Prasetyo (F-Hanura). Selanjutnya, Panja RUU Kekarantinaan Kesehatan akan melakukan pendalaman DIM bersama pemerintah terkait DIM yang mengalami penyempurnaan substansi. (ann,mp), foto : oji/hr.

BERITA TERKAIT
Peringatan Legislator Soal IUP untuk Ormas: Tambang Bukan Sekadar Soal Untung
30-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Edison Sitorus, menyoroti revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba)...
Revisi UU Minerba, Demi Kemakmuran Rakyat dan Penambangan Berkelanjutan
25-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi DPR RI, Edison Sitorus, menyampaikan pandangannya mengenai revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU...
RUU Minerba sebagai Revolusi Ekonomi untuk Masyarakat Bawah
23-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Aqib Ardiansyah menilai filosofi dasar dari penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat...
RUU Minerba: Legislator Minta Pandangan PGI dan Ormas soal Keadilan Ekologi
23-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid mengapresiasi masukan yang disampaikan Persatuan Gereja Indonesia (PGI) terkait...